OKI, KITOUPDATE.COM– Ketua Forum Puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Muherli, membantah keras isu negatif yang ditudingkan kepada dirinya beserta beberapa rekan sesama Kepala Puskesmas lainnya.
Secara gamblang, Muherli mengaku bahwa tidak pernah sekalipun terjadi arahan untuk mengumpulkan sejumlah dana secara kolektif atas permintaan Kepala Dinas Kesehatan OKI Iwan Setiawan kepada 33 Kepala Puskesmas.
“Bagaimana mungkin saya disebut koordinator pengumpul dana dari rekan-rekan Kepala Puskesmas, sementara yang dituduhkan tidak pernah terjadi sekalipun. Terlebih disebut sebagai kutipan uang rutin setiap bulan,” ujarnya di Kayuagung, Senin (29/1/2024).
Lebih jelas diungkapkan Muherli, berbagai urusan dinas seperti sosialisasi atau kegiatan pelayanan kesehatan lainnya telah dianggarkan secara mandiri oleh pihak Dinas Kesehatan. Termasuk anggaran bagi Puskesmas masing-masing,
“Secara logika, terbilang konyol sekali dilakukan bila meminta pungutan tersebut. Sementara masing-masing telah memiliki anggaran tersendiri,” jelasnya.
Menurut dia, dengan adanya isu negatif tersebut cukup mengganggu kinerja dirinya. Dimana ia mendapatkan keluhan serupa dari rekan-rekan sejawat.
“Rekan-rekan mengeluhkan hal yang sama. Mereka mendesak untuk mengeluarkan klarifikasi agar fitnah yang terlontar tidak diyakini sebagai fakta sebenarnya. Bahkan bila diperlukan, mereka malah hendak mengajukan gugatan secara hukum,” ucapnya.
Terkait pertemuan 13 Kepala Puskesmas yang dituding sebagai kelompok tertentu, dia menggarisbawahi dengan jelas bahwa kelompok 13 itu sengaja dipanggil kepala dinas untuk berkoordinasi mengenai penanganan demam berdarah.
Sambung dia, dalam kelompok kecil tersebut terdiri dari Kepala Puskesmas yang wilayahnya telah terjadi kasus demam berdarah, dan Kepala Puskesmas yang sudah berhasil menekan angka kasus secara proporsional.
Diteruskan dia, justru tidak berlaku efektif bila seluruh Kepala Puskesmas diminta hadir. Mengingat jarak tempuh dan biaya serta prinsip prioritas penanganan yang didahulukan guna menekan dan meminimalisir penyebaran kasus DBD tersebut.
“Cukup dibekali sejumlah mitigasi pencegahan demam berdarah bagi wilayah yang belum terkena dampak dari kasus demam berdarah. Jadi Kepala Puskesmas yang dipanggil bukan dipilih-pilih untuk bersekutu atau semacamnya,” urainya.
Memperkuat pernyataan Ketua Forum Puskesmas Muherli tersebut. Ditemui secara terpisah, ketegasan juga disampaikan Kepala Puskesmas Muara Batun, Susanti, didampingi Kepala Puskesmas Mesuji Makmur, Siti Muntowiyah.
Ia mengungkapkan fakta sebenarnya dengan mengutarakan bahwa isu tersebut sebaiknya disertai bukti-bukti pendukung telah terjadinya penggalangan dana atas permintaan kepala dinas kepada Kepala Puskesmas.
“Sebagai Kepala Puskesmas sejak tahun 2019 lalu, tidak pernah sekalipun adanya permintaan seperti yang dituduhkan. Baik secara langsung atau tidak. Ataupun secara tertulis maupun lisan. Secara individual maupun terkoordinir. Itu fitnah paling keji,” ungkap Santi.
Selain hal yang berkenaan sebelumnya, Kepala Puskesmas Penanggoan Duren Rista Nadia mengaku hubungan sesama Kepala Puskesmas terbilang solid. Menurut dia, hubungan kerja yang selama ini justru terjalin semakin kompak setelah Forum Kepala Puskesmas terbentuk sejak 2020 lalu.
Adapun anggapan terpecah belah tersebut, menurut perempuan berhijab ini, memungkinkan benar terjadi lantaran pemikiran sempit oknum itu sendiri yang berlaku parsial dan individual hingga akhirnya tercipta ilusi adanya faksi-faksi tertentu.
“Semenjak terbentuk forum, mengeksekusi berbagai arah kebijakan terkoordinasi lebih jelas terarah,” pungkas dia. (Rico)
