PALEMBANG, KITOUPDATE.COM – Hasil penilaian dari Kemendagri dan Kemenpan RB terkait kinerja para ASN Pemprov Sumsel menunjukkan IP (indeks profesional) jauh di bawah standar kelayakan.
Menjadi tanda tanya, kenapa bisa terjadi padahal para ASN sudah lama malang melintang di dunia birokrasi.
Maka jawabnya yang pasti karena penunjukan orang – orang untuk posisi PTP atau Koordinator Dinas terkesan bukan didasari kemampuan atau kompetensi, tapi diduga karena hubungan keluarga dan orang dekat.
“BPSDM di zamannya AN sangat diminati oleh pemerintah daerah lintas provinsi dan bahkan beberapa perusahaan swasta menggunakan jasa BPSDM Sumsel. Tapi setelah BPSDM turun peringkat dan malah terkesan anjlok sampai ke dasar,” papar Koordinator KMAKI, Bony Al Balitong.
“Ditambah lagi adanya dugaan pungutan liar (pungli) di BKD Pemprov Sumsel untuk pindah atau mutasi jabatan, dan pernah diperiksa KPK menurut infonya,” kata Bony lebih lanjut.
“Belum lagi penunjukan PTP atau Kepala Dinas setara eselon 2 yang diduga berasal dari kalangan keluarga serta pendukung yang sebabkan kinerja OPD terkesan hanya buat proyek saja,” ulas Bony Balitong.
“Jadi sangatlah wajar bila IP ASN Pemprov termasuk terendah di Indonesia, dan terkesan mirip kinerja ASN prajabatan,” tutup Bony Balitong. (Een Gustami)
