PALEMBANG, KITOUPDATE.COM – Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang terlanjur turun kasta, dari berstatus internasional menjadi domestik.
Penurunan status Bandara SMB II Palembang bersama 16 bandara lainnya di tanah air ini sesuai SK Menhub Nomor 31 Tahun 2024.
Banyak pihak telah buka suara mengomentari kebijakan Menhub “menyederhanakan” status internasional 17 dari 34 bandara di Indonesia. Salah satunya putra daerah yang juga anggota DPR RI dapil Sumsel 1, Ir. H. Ishak Mekki MM.
Politisi Partai Demokrat ini mulanya mengaku terkejut atas keluar SK Menhub Nomor 31 Tahun 2024 yang mencopot status internasional dari Bandara SMB II Palembang.
“Pertama kita terkejut karena sudah puluhan tahun Bandara SMB II sudah naik status menjadi bandara internasional,” tutur Ishak Mekki.
Wakil Gubernur Sumsel periode 2013-2018 itu menilai bahwa memang wajar dan layak apabila Bandara SMB II Palembang menyandang status bandara internasional.
“Kita nilai wajar karena memang bandaranya sudah bagus, fasilitasnya juga sudah memadai,” timpalnya.
Belum lagi, sambung Ishak Mekki, fasilitas penunjang Bandara SMB II Palembang juga sudah sangat baik.
Dimana, dia merinci, pemerintah daerah setempat sudah menjalankan keterpaduan antar moda transportasi umum, mulai dari mobil taksi feeder hingga LRT (Lintas Rel Terpadu) yang bisa langsung turun ke Jembatan Ampera Sungai Musi atau sampai ke Jakabaring.
“Penumpangnya cukup banyak, malah mereka sering tidak kebagian tiket, pesawat angkutnya juga cukup mumpuni, baik kuantitas maupun kualitasnya sehari-hari,” paparnya.
Masih menurut mantan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) dua periode ini, keberadaan Bandara SMB II Palembang juga ini sangat menunjang kemajuan perekonomian.
Hal tersebut lantaran Sumsel memiliki banyak sumber daya alam, baik pertanian dan perkebunan maupun tambang seperti karet, sawit, tambang batubara, minyak, gas dan lain-lain yang dikelola oleh negara dan swasta serta pihak asing.
Selain wilayahnya yang luas, terlebih kata Ishak Mekki, jumlah penduduk di Provinsi Sumsel lebih banyak daripada Provinsi Aceh maupun Sumatera Barat (Sumbar).
“Jadi rasanya tidak ada alasan bandara kita turun status jadi bandara domestik,” singgungnya.
Kendati demikian, imbuh Ishak Mekki, penurunan status ini sudah jadi keputusan yang tentunya pasti melalui pengkajian mendalam oleh Menhub bersama jajarannya.
Walau panjang runway atau landasan pacunya sudah standar untuk pesawat-pesawat besar, diakui Ishak Mekki, memang hampir 5 tahun terakhir volume penerbangan di Bandara SMB II Palembang agak sepi.
Sepinya penerbangan di Bandara SMB II Palembang, lanjut Ishak Mekki, pertama disebabkan dampak pandemi Covid-19.
Faktor kedua, sambung dia, pasca pandemi Covid-19, kebangkitan perekonomian di Sumsel terbilang cukup lamban dimana boleh dikatakan tidak adanya lagi even-even olahraga ataupun kegiatan lain berskala internasional.
“Jakabaring Sport City tidak terdengar lagi menyelenggarakan even-even berskala internasional, pun sektor pariwisata kita tidak begitu menonjol, karena tidak ada peningkatan baik sarana maupun prasarana, serta nihilnya dorongan aktivitas pembangunan di sektor pariwisata,” cetusnya.
Sehingga, Ishak Mekki menduga hal-hal tersebut memungkinkan menjadi penyebab ‘kaburnya’ status internasional dari Bandara SMB II Palembang.
“Yang jelas dinamika turun – naiknya status bandara ini tidak dibicarakan dalam rapat bersama DPR RI di Komisi V, sebab ini ranahnya internal Menhub,” tandasnya.
Alih-alih Ishak Mekki mengakui bahwa memang di Indonesia ini terlalu banyak pakai nama ‘internasional’, sementara fasilitas, pelayanan dan sarana penunjangnya masih jauh dari kata ‘kurang’ namun sudah menyandang bandara internasional.
Dia mencontohkan, Negara Amerika Serikat saja bandara internasionalnya hanya disematkan untuk 18 bandara.
“Jadi wajar kalau ini dievaluasi, tapi sejatinya tidak terkena di Sumsel dampak evaluasi ini karena ada bandara lain di tempat lain, sehingga rasanya jauh layak Sumsel bertahan,” pungkasnya menutup pembicaraan. (Rico)
