OKI, KITOUPDATE.COM – Diduga pasangan suami istri (pasutri) yang berprofesi sebagai oknum Kepala Puskesmas Kertamukti dan bidan desa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) Kertamukti, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan memanipulasi data pasien bersalin demi mendapat keuntungan pribadi melalui klaim dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dikucurkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Jumat (23/8/2024).
Ironisnya hal itu dilakukan di tahun 2022, yang mana dugaan ini mencuat atas informasi dari masyarakat dan kepala desa yang berada di wilayah tersebut.
Selain memanipulasi data pasien bersalin dan memalsukan surat keterangan tidak mampu, surat keterangan tidak mempunyai jaminan kesehatan yang ditandatangani dan distempel oleh kepala desa sebagai syarat administrasi untuk mengklaim dana Jampersal tersebut, agar dapat dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten OKI.
Mirisnya, cara memanipulasi data pasien bersalin ini secara mulus dilakukan oleh oknum pasutri ini dengan diduga menjadikan sang istri kapus sebagai pasien yang sedang melakukan persalinan yang berinisial RN yang berprofesi sebagai bidan desa.
Berdasarkan investigasi di lapangan, informasi masyarakat dan data yang berhasil dihimpun oleh media Newshanter.com, diduga terdapat adanya manipulasi data klaim Jampersal pada bulan Juli tahun 2022.
Dari data klaim Jampersal bulan juli 2022 tersebut, dugaan data fiktif ini diperkuat dengan adanya surat keterangan tidak mampu, dan parahnya lagi foto ibu bersalin yang terlampir di berkas, diduga bidan Rona istri kepala puskesmas yang sengaja menyamar dengan bukti foto berpose menggendong bayi dan foto sebelum bersalin serta hasil dikonfirmasi kepada beberapa Kepala Desa (Kades) terungkap bahwa surat keterangan tidak mampu yang terlampir tidak pernah dikeluarkan oleh kepala desa dan ditandatangani oleh mereka. Bahkan para kepala desa ini bersedia membuat pernyataan diatas materai bahwa memang mereka tidak mengeluarkan suket tersebut.
Salah satu warga yang namanya dicatut dalam data Jampersal yang tidak ingin disebut namanya mengatakan, dirinya memang pernah melahirkan di bidan RN tidak dibiayai Jampersal melainkan membayar biaya persalinan mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah”,ungkapnya.
Kepala Puskesmas Kertamukti ZD melalui utusannya yakni salah seorang yang mengaku saudaranya RS mengatakan ada salam dari pak zaidan, nanti kita ngobrol. Tolong ya beliau adalah saudara saya.
“Di OKI ini cuma ada satu saudara saya yang jadi Kepala Puskesmas. Tolong ya pak”,katanya melalui seluler saat menghubungi media ini.
Terpisah, melalui pesan singkat whatsapp setelah adanya pernyataan saudaranya, ZD memberikan klarifikasinya dengan mengatakan untuk konfirmasi dan silaturahim saya undang untuk datang ke Puskesmas Kertamukti.
“Untuk diketahui masalah tersebut sedang dalam proses di Polres OKI. Terima Kasih”,imbuhnya.
Kepala Dinas Kesehatan OKI H. Iwan Setiawan, M.Kes melalui Kasi Kesehatan Keluarga dan Gisi Nike Utami menjelaskan bahwa memang benar bahwa dana jampersal untuk puskesmas dan Bidan Desa berada dibawah naungan Dinkes dan kebetulan pada bidang saya”,jelasnya.
Lanjut Nike, untuk hal klaim dana jampersal itu tugas Dinas Kesehatan hanya sebatas memverifikasi data atau kelengkapan administrasi. Jika secara administrasi lengkap maka dana jampersal itu dikirimkan ke rekening puskesmas untuk dapat dicairkan. (*)
