OKI, KITOUPDATE.COM – Kisruh politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memanas. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, melalui Wakil Sekretaris DPP, secara tegas membantah bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKN Kabupaten OKI telah memberikan dukungan kepada pasangan calon Muchendi Supriyanto (MURI) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) OKI.
Haikal Hasan, salah satu petinggi PKN, dikutip dari Media Aliansinews, dengan lantang menegaskan bahwa DPP PKN sama sekali tidak pernah dihubungi atau diminta dukungan oleh pasangan MURI.
“Kami tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan MURI,” tegas Haikal Hasan.
“Apa yang dilakukan oleh pasangan MURI adalah tindakan barbar dan culas terhadap kehidupan demokrasi di OKI,” ujarnya dengan nada keras.
Pria yang akrab disapa Babe ini menegaskan bahwa PKN siap menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, jika pasangan MURI tidak segera mencabut nama PKN dari spanduk deklarasi mereka.
“Jika spanduk tersebut tidak dicabut, kami akan mengambil langkah hukum,” tambah Haikal Hasan, mengancam.
Pernyataan tegas dari Haikal Hasan ini membuka tabir dugaan pelanggaran etika politik yang dilakukan oleh pasangan MURI. Pencatutan nama PKN tanpa izin ini jelas menimbulkan pertanyaan besar mengenai kredibilitas pasangan MURI. Mengapa mereka berani mencatut nama partai tanpa izin? Apa motif di balik langkah tersebut? Kredibilitas dan integritas mereka kini menjadi pertanyaan yang mengemuka di tengah masyarakat.
Tidak hanya dari pihak PKN, suara warga OKI juga mulai nyaring terdengar. Dovi, salah satu warga setempat, menilai bahwa tindakan pasangan MURI tersebut diduga hanya sekadar upaya pencitraan.
“Mereka seolah-olah ingin terlihat didukung oleh banyak partai untuk kesan merakyat, padahal sejatinya mereka bersifat feodal dan berjiwa borjuis, anak papa,” ujar Dovi dengan nada sinis.
Dovi menambahkan, pemilihan kepala daerah bukanlah permainan politik semata yang bisa dimenangkan hanya dengan pencitraan dukungan partai.
“Pemilihan ini adalah oleh rakyat, bukan oleh partai politik. Partai politik hanyalah perahu. Artinya, ada dugaan jika kelak terpilih, pasangan MURI akan mengedepankan praktik-praktik rampas-merampas, termasuk barangkali tanah rakyat,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan warga untuk waspada, terutama di kecamatan-kecamatan yang masih memiliki lahan luas, yang rentan untuk “diambil alih.”
Pernyataan ini mengandung pesan tajam, berhati-hatilah dengan politikus yang hanya bermain pencitraan. Kehidupan demokrasi di OKI, tampaknya, sedang diuji. Apakah masyarakat akan tergiur dengan permainan politik semu atau tetap teguh pada pilihan mereka demi masa depan OKI yang lebih baik. (Tim)
