OKI, KITOUPDATE.COM – Rencana pembangunan akses tol di Desa Mataram Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih terkendala dalam proses pembebasan lahan.
Untuk merealisasikan proyek ini, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 25 miliar guna membebaskan lahan seluas 16 hektare, yang mayoritas merupakan area perkebunan rakyat.
Permohonan pembangunan akses tol ini diajukan oleh Bupati OKI melalui surat resmi nomor 590/238/Dispertan/2019 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menanggapi permohonan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR menerbitkan surat nomor BM0302-Db/1.102 yang menetapkan perubahan lingkup konstruksi pada proyek jalan tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayuagung. Berdasarkan surat itu, PT Hutama Karya sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ditugaskan untuk membangun Simpang Susun Mataram Jaya.
Pembangunan simpang susun ini direncanakan berada di ruas jalan tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayuagung, tepatnya di KM 274+400.
Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Pemerintah Kabupaten OKI melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengadakan rapat konsultasi dan koordinasi di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan pada 5 Februari 2025.
Saat dikonfirmasi terkait rapat tersebut, Kepala Bappeda OKI melalui Kepala Bidang Perencanaan, Hendri Wardison mengungkapkan, bahwa anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk pembebasan lahan diharapkan dapat didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Dana sebesar itu kemungkinan besar tidak bersumber dari APBD OKI, melainkan kami berharap adanya bantuan dari Gubernur Sumsel,” ujar Hendri kepada wartawan, Senin (10/2/2025).
Selain membahas pembangunan exit tol Mataram Jaya, dalam sesi wawancara juga disinggung mengenai kondisi Pintu Tol Karang Agung di Jejawi yang telah selesai dibangun namun kini terbengkalai.
Saat ditanya mengenai rencana penyelesaian masalah tersebut, Hendri tidak memberikan jawaban dan mengarahkan pertanyaan lebih lanjut kepada Dinas Pertanahan OKI. Ia menyebut bahwa Marlinda, salah satu kepala bidang di dinas tersebut, lebih memahami permasalahan yang ada.
Diketahui, Kabupaten OKI saat ini menghadapi defisit anggaran yang cukup besar, mencapai Rp 560 miliar. Dengan keterbatasan keuangan daerah, pembebasan lahan untuk exit tol Mataram Jaya dinilai tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan APBD OKI. (Rico)
