PALEMBANG, KITOUPDATE.COM – Evaluasi kinerja keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan oleh Kemendagri cukup mengagetkan masyarakat, mirip daerah otonomi baru (DOB).
Serapan anggaran dan belanja mendapat raport merah, serta inflasi yang tinggi menjadikan Sumsel mirip dengan DOB.
Tingginya tingkat inflasi di Sumatera Selatan hingga mencapai 3,52, menjadi nomor 5 tertinggi di Indonesia, menunjukkan kinerja buruk.
Keempat daerah mendapat raport merah yaitu Prabumulih, Ogan Ilir, OKI dan Empat Lawang dalam serapan anggaran dan belanja menjadikan Sumsel masuk zona merah pengelolaan APBD.
Adanya isu defisit anggaran diatas Rp 1 triliun di Pemprov Sumsel menunjukkan kinerja buruk OPD terkait. Kemendagri telah memerintahkan Pj. Kepala Daerah untuk perbaiki kinerja birokrasi dan evaluasi Kepala OPD terkait untuk APBD 2024.
Sementara kinerja BUMD juga harus menjadi perhatian serius Kemendagri, seperti BUMD Kota Palembang SP2J. BUMD yang keropos karena dugaan korupsi dengan potensi kerugian negara ratusan miliar.
SP2J dengan hutang menggunung tak mungkin lagi dibenahi dengan penyertaan modal daerah. Hanya jalur hukum yang dapat dilakukan Pemkot Palembang terkait Direksi, Komisaris dan Kepala Daerah selaku pemegang saham.
Khusus Diknas Provinsi, perlu direformasi total dengan pergantian Kadis Diknas yang terkesan sangat buruk kinerjanya. Termasuk proses jabatan Kepala Diknas dari daerah ke provinsi yang terkesan instan dan diduga melanggar aturan.
Kaban Bapenda Sumsel juga harus dievaluasi, karena terkesan gagal melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Capaian PAD berkat program Kaban Bapenda terdahulu tidak diiringi dengan pertanggungjawaban anggaran dana bagi hasil yang digelontorkan melalui dana alokasi khusus (DAK).
Bapenda harusnya meminta pertanggung jawaban anggaran dinas terkait penerima dana alokasi khusus agar pencairan dana DAK mencapai 100%. Khusus BKD Sumsel harus dilakukan reformasi total dengan berbagai kesalahan dalam dalam memberi pertimbangan kepada kepala daerah. (Een)
